Implementasi Germas Perlu Keterlibatan Aktif Seluruh Komponen

0
50

Palembang, 15 – 17 Maret 2017 – Indonesia sedang mengalami perubahan pola penyakit atau yang sering disebut transisi epidemiologi, ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, kanker dan lain-lain. Sementara itu, kesakitan dan kematian akibat penyakit menular semakin menurun, walaupun prevalensi penyakit masih cukup tinggi. Kecenderungan kesakitan dan kematian akibat PTM ini menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan rujukan di rumah sakit.

Dengan dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan melalui BPJS Kesehatan, hambatan finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan semakin berkurang. Sebagai dampaknya, kunjungan rawat jalan dan rawat inap meningkat tajam yang pada gilirannya menyebabkan permasalahan keuangan bagi BPJS Kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi pemerintah.

Meningkatnya kasus PTM akan menambah beban pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi. Biaya untuk pengobatan PTM yang sangat besar dapat menyebabkan kemiskinan (pengeluaran katastropik). Selain itu, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh kasus PTM juga menyebabkan hilangnya potensi/modal sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas (productivity loss) yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

Tanpa upaya yang signifikan, kecenderungan kesakitan dan kematian serta permintaan pelayanan kesehatan akan terus meningkat, didorong oleh perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung tidak aktif secara fisik, konsumsi buah dan sayur yang rendah serta konsumsi rokok dan alkohol. Risiko PTM juga menjadi semakin tinggi karena transisi demografi, yaitu semakin meningkatnya proprosi dan jumlah penduduk dewasa dan lanjut usia yang rentan terhadap PTM dan penyakit degeneratif.

Promotif dan preventif merupakan upaya yang sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit baik menular maupun tidak menular. Mengingat pencegahan penyakit akan sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat, diperlukan keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat. Gerakan yang sistematis dan terus menerus diperlukan untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat. Upaya promotif dan preventif sejalan dengan RPJMN 2015-2019 yaitu upaya reformasi kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) dan penguatan upaya promotif dan preventif.

Wakil Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 18 September 2015 menugaskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyusun kerangka kerja dalam melaksanakan pesan penguatan paradigma pembangunan kesehatan dari kuratif rehabilitatif menjadi promotif-preventif yang dilakukan melalui pendekatan multi sektor, serta menyusun rencana aksi terkait penguatan upaya promotif preventif kesehatan. Arahan tersebut selanjutnya disusun dalam “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)” yang akan menjadi panduan bagi lintas sektor terkait dalam berpartisipasi aktif mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan umum dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah untuk: (a) menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; (b) menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit; (c) menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan (d) menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Adapun tujuan dari Penggalangan Komitmen Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dalam upaya di bawah payung aksi promotif dan preventif serta menurunkan faktor risiko utama penyakit menular dan tidak menular terutama melalui:

1. Meningkatkan aktifitas fisik teratur dan terukur

2. Konsumsi sayur dan buah

3. Melakukan deteksi dini penyakit

Selain narasumber, panitia dan peseta dari daerah, Penggalangan komitmen germas ini juga diikuti pula oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kab/kota, Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota, Para Kepala SKPD lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota

Peraturan Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden No.01 Tahun 2017 yang sudah terbit dijadikan landasan untuk mewujudkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan komitmen dari semua pihak agar Instruksi Presiden tersebut dapat diikuti dengan penetapan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan regulasi di tingkat desa untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah.