Kuatkan Regulasi Domestik Terkait SDMK WNA ke Indonesia

1
43

Salah satu regulasi domestik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dimana keberadaan TKWNA harus memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Pendayagunaan TKWNA di Indonesia dapat dilakukan dalam koridor alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 4 bidang kegiatan yaitu pelayanan kesehatan, bakti sosial, pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Dalam hal pendayagunaan SDMK WNA Bidang Manajerial di Fasyankes telah disusun pula peraturan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No. HK.01.07/I.2/012151/2015 tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing Bidang Manajarial di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015) diperlukan komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN yang diwujudkan dalam perundingan terutama di sektor jasa kesehatan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan terhadap penyediaan (supply) pelayanan jasa oleh profesional asing dan penyediaan jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara, dimana salah satunya diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA).

Acara sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumsel ini dalam sambutannya menyampaikan, Mengingat sangat sensitifnya isu perpindahan tenaga kerja (termasuk tenaga kesehatan) dari suatu negara ke negara lain, maka penting dilakukan kesiapan untuk menyikapinya terutama menapis dan memverifikasi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) maupun Non TKWNA yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Dalam menyikapi masuknya Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing (SDMK WNA) tersebut, hal terpenting yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah penguatan regulasi domestik (domestic regulation) terutama berkenaan dengan SDMK WNA ke Indonesia.

Senada juga disampaikan oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan, Drs. Muhammad Rizal, Apt. Bahwa “Tujuan dari Sosialisasi Peraturan Pendayagunaan SDMK WNA Di daerah adalah :

Untuk menyebarluaskan regulasi terkait pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing Kepada Stakeholder di Daerah, meningkatkan Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing stakeholder didalam pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing Sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku , meningkatkan koordinasi terhadap implementasi perizinan,pembinaan dan pengawasan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing secara terintegrasi didaerah dan mendapatkan masukan terhadap regulasi yang telah ada dan hal-hal yang dipandang perlu bagi terselenggaranya keterpaduaan antar stakeholder dalam mengimplementasi peraturan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara didaerah.

Peserta yang berjumlah 65 orang berasal dari Kementeriaan Hukum dan HAM Provinsi, Disnakertrans, Dinas Sosial Provinsi,Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi,Dinas Perindusrtiaan dan Perdagangan Provinsi, Badan Kesbangpol Provinsi, Badan PTSP Provinsi,BKD Provinsi, kanwil imigrasi, organisasi profesi, RS ,Institunsi Pendidikan Kesehatan, dan Dinkes Provinsi Sumsel telah berlangsung di Batiqa Hotel , 20 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dan penting sekali dilakukan sosialisasi terkait Peraturan tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia termasuk peraturan dari lintas sektor terkait perijinan dan pemantauan/pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia.