Arahan Ibu Tartila Dalam Optimalisasi Komitmen Koordinasi Pokjanal Posyandu

0
185

Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Meskipun dalam satu dasawarsa terakhir ini terjadi perubahan tatanan kepemerintahan di Indonesia, tetapi posyandu masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat kita.

Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak. Peran dan dukungan pemerintah kepada posyandu melalui puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu.

Diharapkan dengan adanya suatu wadah Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) didaerah maka mekanisme pembinaan posyandu dapat dilakukan secara berjenjang, dengan tidak hanya terbatas pada komponen instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan unsur-unsur lain seperti Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, LSM, swasta / dunia usaha dan lain sebagainya yang secara tidak langsung nantinya akan mendorong keaktifan posyandu sesuai dengan indikator perkembangan posyandu.

Penyampaian Laporan pelaksanaan oleh Bpk. H. Imam Subroto, M.Kes. pada Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 diselenggarakan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 19 s/d 21 April 2017 dan diikuti oleh 6 (enam) kabupaten fokus yaitu kab. Muara enim, Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. Ogan Komering Ulu dimana masing-masing kab fokus diwakili 10 (sepuluh) orang peserta (dinkes, PMD, biro kesra, kemenag, bkkbn, dukcapil, diknas dan PKK).

Pada Kesempatan pertemuan ini, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Prov Sumsel, Bpk. H. Fery Fahrizal, M.KM yang mewakili Kadinkes Prov. Sumsel optimalisasi kelembagaan Pokjanal Posyandu harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, tidak hanya sekedar melakukan pembentukan, tanpa kejelasan tugas dan fungsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab/Kota, pada tahun 2016 di provinsi Sumatera Selatan terdapat 6.367 posyandu dan hanya 3.719 (58,41%) merupakan posyandu aktif purnama dan mandiri.

Dari sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Posyandu yang melibatkan peran dan fungsi Kader-kader PKK, Hj. Tartila Ishak Mekki selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel menjelaskan “ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Bahwa selama ini, para Kader PKK khususnya Kader Dasawisma telah mempunyai seperangkat instrumen pendataan yang sangat erat dengan pendataan profil Posyandu. Instrumen pendataan yang saya maksud itu adalah, Catatan Data yang ada di tingkat Kelompok Dasawisma. Catatan Data Dasawisma itu meliputi 3 (tiga) data, pertama; Data Keluarga, kedua; Catatan Data dan Kegiatan Warga, dan ketiga; Data Rekapitulasi ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, bayi meninggal, dan kematian Balita. Sejumlah data tersebut selalu di – up date sejalan dengan berlangsungnya Posyandu, sehingga dapat dibayangkan, betapa tingginya beban tugas Kader Dasawisma dalam hal pengelolaan kegiatan Posyandu. Mulai dari persiapan penggerakan peranserta masyarakat, pelaksanaan pada hari-H pelayanan Posyandu, sampai dengan pengolahan data untuk dituangkan dalam tiga jenis Catatan Data tersebut. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar beban tugas Kader PKK dan Kader Dasawisma yang sudah tinggi itu, jangan menjadi tambah besar karena masih juga melakukan pendataan berbagai formulir data program yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau Instansi yang terkait dengan kegiatan di Posyandu. Apabila ada yang membutuhkan data berkaitan dengan profil Posyandu, maka datanglah untuk jemput data dimaksud ke Kader PKK dan Kader Dasawisma. Sehingga Petugas Puskesmas, Petugas Lapangan KB (PLKB), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Dinas Pendidikan, dan lainnya, hendaknya merekalah yang menjemput data ke Kader, jangan lagi Kader PKK dibebani Pelaporan Program. Jika Petugas menjemput data ke Kader PKK, maka kesempatan itu sekaligus dapat dipergunakan untuk saling komunikasi dan koordinasi”.

Diharapkan melalui pertemuan ini, bersama-sama menyatukan persepsi dalam suatu mekanisme kerja Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembinaan serta pengembangan posyandu kedepan secara tepat sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah.