Aplikasi Perencanaan SDM Kesehatan Bantu Metode ABK dan SKM

0
83

Sosilasisasi Permenkes No. 33 Thn. 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dalam Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan tingkat kab/kota Tahun 2017

Dilakukan dengan tujuan agar Peserta memahami Permenkes No. 33 Thn. 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK, memahami Analisis Jabatan SDMK dan mampu menggunakan Aplikasi Metode Perencanaan SDMK dengan Metode ABK, Standar Ketenagaan Minimal.

Harapan kedepan Dinas Kesehatan Kab/Kota tersosialisasi dan memahami Permenkes no 33 tahun 2015, Mampu mengaplikasikan program penyusunan Renbut dengan metode ABK dan SKM, Menghasilkan Dokumen Renbut SDM Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Mekanisme Kegiatan yang berisikan kegiatan ceramah dan Tanya Jawab / Diskusi dan Praktik (Aplikasi Berbasis Elektronik) ini mendatangkan narasumber / fasilitator dari Kepala Bidang SDK Dinkes Prov. Sumsel, Kepala Seksi SDMK Dinkes Prov. Sumsel, Para Fasilitator Aplikasi Renbut SDMK Dinkes Provinsi Sumatera Selatan. Peserta yang hadir dari Puskesmas yang berada di 17 Kab/Kota se Provisnsi Sumatera Selatan. Rumah Sakit Pemerintah yang berada di 17 Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan yaitu masing – masing terdiri dari 2 orang. Dinkes di 17 Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 orang.

Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK ada dua metode yang digunakan yang pertama yaitu: Metode berdasarkan Institusi, yang digunakan adalah Analisis Beban Kerja Kesehatan ( ABK Kes ) dan Standar Ketenagaan Minimal ( SKM ) sedangkan yang kedua adalah Metode berdasarkan Wilayah. Metode yang digunakan adalah metode “Ratio penduduk” yakni Ratio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di suatu wilayah.

Dengan adanya metode yang diimplementasikan, diharapkan Tim perencana SDMK dapat berfungsi secara optimal dalam perencanaan kebutuhan SDMK, Perencanaan SDMK didukung sistem informasi manajemen SDMK yang terintegrasi antar pemangku kepentingan, Optimalnya kapasitas para perencana SDMK dalam merencanakan kebutuhan SDMK di berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, Pembinaan perencanaan SDMK secara berjenjang maksimal terintegrasi dan berkesinambungan.