Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memperkuat PME

1
71

Salah Satu kebijakan Program Pengendalian Malaria untuk mencapai tujuan Eliminasi Malaria di Indonesia adalah semua penderita Malaria Klinis yang ditemukan dan dilakukan pencarian oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus dilakukan diagnosis atau konfirmasi secara mikrokopis. Bagi Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki kemampuaan pemeriksaan mikroskopis dilakukan dengan diagnosis cepat (Rapid Diagnostic Test/ RDT), sehingga tidak ada lagi pengobatan penderita Malaria tanpa konfirmasi laboratorium untuk mencegah terjadinya resistensi obat Malaria.

Untuk itu Kementerian Kesehatan melalui Direktur P2PTVZ mengadakan Pelatihan Manajemen Quality Assurance (QA) Laboratorium Mikroskopis Malaria, di Hotel Daira Palembang, Kamis (8/6/2017).

Secara nasional kasus Malaria selama tahun 2011 – 2016 cenderung menurun yaitu pada tahun 2011 angka API ( Annual Parasite Incidence) sebesar 1,75 per 1000, sampai dengan tahun 2016 menjadi 0,84 per 1000 penduduk dengan kasus 218.450. Dari jumlah tersebut sebanyak 81 % berasal dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT. API Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,26 per 1000 di Tahun 2016, sementara API yang masih tinggi yaitu Kabupaten OKU Timur sebesar 1,26 per 1000, OKU Selatan 1,05 per 1000 dan Lahat 1,03 per 1000

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Lesty Nurainy, Apt., M.Kes mengatakan bahwa Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan “ kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan juga bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis” ujar Lesty

Untuk mendukung eliminasi Malaria pada tahun 2020, Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memperkuat PME (Pemantapan Mutu Eksternal) terhadap fasyankes yang melakukan pemeriksaan mikroskopis Malaria. Karena sesuai dengan standar diagnosis Malaria yaitu melalui pemeriksaan mikroskopis sebagai Golden Standar, selain dengan menggunakan RDT (Rapid Diagnostik Test).

Untuk pelaksanaan PME ini diharapkan kabupaten kota dapat melakukannya secara rutin untuk menjamin hasil pemeriksaannya dan untuk memberikan hasil yang lebih optimal dengan membentuk tim PME dengan melibatkan Labkesda atau BBLK yang ada. Melalui kegiatan PME ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas atau mutu layanan fasyankes, terutama untuk meningkatkan kemampuan SDM atau petugas laboratorium ditingkat kabupaten kota sehingga keberhasilan program eliminasi Malaria meningkat.

“Untuk program Malaria sendiri, Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan target eliminasi yang ditetapkan ditingkat pusat. Pada saat ini dari 17 kabupaten kota sudah 8 Kabupaten/Kota yang mendapatkan sertifikat eliminasi dari Kementrian Kesehatan yaitu Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, OKI, OI, Empat Lawang dan Banyuasin, dimana pada tahun ini sertifikat eliminasi diterima oleh Kabupaten Pali. Untuk mempercepat eliminasi pada Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi akan membentuk Tim Monev Eliminasi Malaria ditingkat Provinsi dengan melibatkan seluruh lintas program dan lintas sektor sehingga target eliminasi Malaria pada tahun 2020 dapat tercapai”, Ujar Lesty mengakhiri sambutannya.

Kegiatan Pelatihan Manajemen Quality Assurance (QA) Laboratorium Mikroskopis Malaria diikuti sebanyak 50 orang petugas Pengelola Program Malaria dan Petugas Uji Silang dengan Narasumber ; Subdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainya, Ahmad Wajedi, SPd, M.Kes dan MOT : Bapelkes Cikarang, Ir.R Bambang Hermanto, MM.