KKI dan Pemangku Kepentingan Komit Lindungi Pasien dan Masyarakat

2
68

Dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Perwakilan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan dari Walikota Palembang, Para Narasumber, Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian/Lembaga Negara, Ketua PB IDI dan Ketua PB PDGI, Para Pemangku Kepentingan Konsil Kedokteran Indonesia, dan160 Orang Peserta yang diundang.

Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diselenggarakan pada kesempatan ini, dilatarbelakangi bahwa Kesehatan sebagai “hak asasi manusia” harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Kesehatanmempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu, kesehatan juga merupakan unsur penting dalam ketahanan Nasional dan modal utama kelangsungan pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan, pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermutu, aman bagi pasien dan memiliki daya saing di era global.

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kesehatan dan pendidikan profesi dokter/dokter gigi yang terkait dengan praktik kedokteran.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Desember 2016 tentang kasus perkara No:82/PUU-XIII/2015, sehingga adanya kepastian hukum tentang status kelembagaan KKI sebagai regulator bagi tenaga medis (dokter dan dokter gigi), maka upaya mempertahankan dan peningkatan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat, hendaknya sejalan dan bersinergi dengan sasaran strategis Kementerian guna terwujudnya Nawacita Presiden RI.

Ketua KKI, Prof Dr dr Bambang Supriyatno menjelaskan, Tugas dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia terkait langsung dengan Nawa Cita butir ke 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan sehingga tercipta Masyarakat Hidup Sehat dalam mewujudkan Indonesia Kuat.

Sampai dengan saat ini Konsil Kedokteran Indonesia melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai Pasal 8 UU Praktik Kedokteran antara lain:Mengesahkan dan merevisi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensidokter dan dokter gigi;

Merekomendasikan buka/tutup Program Studi;Registrasi Dokter 118.266, Dokter Gigi 28.816, Dokter Spesialis 33.298, dan Dokter Gigi Spesialis 3.245;Pembinaan dan penegakan sanksi disiplin praktik kedokteran bersama-sama dengan para Pemangku Kepentingan;Berperan aktif sebagai PMRA dan PDRA dalam perundingan jasa ASEAN MRA dan Internasional (IAMRA);

Menerbitkan surat persetujuan bagi dokter WNA yang alih iptekdok dan STR sementara/STR bersyarat bagi peserta didik dokter/dokter gigi WNA.” Jelas Bambang.

Selanjutnya Bambang mengungkapkan, “Tantangan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis untuk melindungi masyarakat, antara lain: Mempertahankan dan menjaga mutu Praktik Kedokteran dari hulu ke hilir;Harmonisasi peraturan dan kerjasama dengan para Pemangku Kepentingan perlu ditingkatkan;Upaya mencerdaskan masyarakat untuk memilih pendidikadn dan pelayanan medis bermutu dan aman;Perpindahan jasa dokter/dokter gigi dalam rangka MEA dan global;Koordinasi interprofesi di bidang kesehatan” Tuturnya.

Pelayanan medis/kedokteran yang bermutu dan aman tentu menjadi harapan bagi masyarakat terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis. Dalam pasal 71-72 UU Praktik Kedokteran disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi wajib membina serta mengawasi praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi WNI/WNA sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Untuk mengoptimalkan peran Pemerintah, Lembaga/institusi, organisasi profesi dalam menjamin pelayanan kesehatan yang baik dan aman untuk masyarakat, perlu dilakukan Rapat koordinasi nasional dengan tema “peningkatan sinergitas Konsil Kedokteran Indonesia dengan pemangku kepentingan dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat”.

Tujuan penyelenggaraan pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia ini diharapkan :Para pemangku kepentingan di bidang kedokteran beserta masyarakat di daerah memahami tentang pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis dalam rangka melindungi pasien.

Pemerintah daerah dan organisasi profesi di propinsi/kabupaten/kota dapat memberikan asupan tentang tantangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu praktik kedokteran di daerahnya.

Terhimpunnya asupan dari pemangku kepentingan untuk bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran secara terpadu,

Tersusunnya konsep sinergitas Konsil Kedokteran Indonesia dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat.

Senada dengan hal di atas, Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengungkapkan, KKI adalah mitra pemerintah dalam upaya mempertahankan dan peningkatan mutu pelayanan medis untuk melindungi masyarakat urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu salah satunya adalah kesehatan.Ishak mengatakan, upaya Pemprov Sumsel yang sudah dilakukan dalam penguatan pelayanan kesehatan misalnya membangun Jamsoskes Sumsel Semesta. “Agar semua masyarakat Sumsel terjamin kesehatannya sehingga mencapai cakupan Universal Coverage,”katanya. Selain itu juga,”Pemprov Sumsel mendampingi Program Nasional JKN-KISS dengan berobat gratis,”tuturnya.

Pertemuan Rapat Koordinasi Nasional pada hari ini dihadiri oleh Pemangku Kepentingan di bidang kedokteran dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Para Ketua/Kepala/Direktur di Kementerian, PERSI, ARSPI, ARSGMP, ARSADA, ADINKES, Kolegium, IDI/PDGI Wilayah, Dinaks Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pusat/Daerah/TNI/POLRI dan lain-lain.

Menkes RI dalam sambutan sekaligus paparan berpesan yang salah satunya menjelaskan Perubahan yang diharapkan dengan berkembangnya Ilmu kedokteran layanan primer pada dokter di indonesia diantaranya ; Dokter lebih sensitif terhadap masalah pasien bukan hanya pada masalah organnya, Dokter memikirkan dan mampu melakukan tatalaksana pencegahan mulai dari pencegahan primer hingga tersier, Dokter lebih menguasai sistim rujukan dan tata kelola pasienrujukan, Dokter dapat membuat perencanaan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien, Dokter dapat berkolaborasi dengan profesi lainnya dengan baik dan bermitra dengan masyarakat secara berkompetensi budaya. Sehingga menghasilkan Pelayanan lebih memuaskan masyarakat,Pembiayaan kesehatan efektif & efisien serta Derajat kesehatan masyarakat meningkat

Diakhir paparannya, Nila berharap terhadap dokter Indonesia, Mampu menegakkan integritas profesi. Dengan integritas, maka dokter Indonesia akan mengusahakan yang terbaik dalam mengamalkan Sumpah dan mematuhi standar etik profesi dokter Serta Penguasaan terhadap pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu bersaing dalam ilmu pengetahuan, penguasaan keahlian klinis, yang memenuhi standar internasional.