Jambore Ahli Gizi Dalam Rangka Penggalangan Komitmen Penurunan Stunting, Anemia Remaja Putri, Dan Anemia Ibu Hamil Di Provinsi Sumatera Selatan.

0
89

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik tangguh, mental yang kuat, kesehatan prima, dan cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikosumsi.

Dra. Lesty Nurainy Apt, M.Kes menyatakan, Berdasarkan data dari Global Nutrition Report tahun 2014 Indonesia termasuk didalam 17 Negara diantara 117 Negara yang mempunyai ketiga masalah gizi yaitu Stunting, wasting dan overweight. Disamping itu Indonesia termasuk didalam 47 Negara dari 122 negara yang mempunyai masalah Stunting pada balita dan Anemia pada wanita usia subur (WUS).

Terjadinya kurang gizi menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah, kecil, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga berdapak pada peningkatan resiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes type II, stroke, penyakit jantung, dan lain nya pada usia dewasa.

Lanjut lagi Lesty menjelaskan, Masalah gizi yang terjadi di indonesia terkait erat dengan masalah gizi dan kesehatan ibu hamil dan menyusui, bayi yang baru lahir dan anak dibawah dua tahun (baduta), termasuk remaja putri. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2016, angka kekurangan gizi balita di Prov. Sumsel mencapai 11,2% dam Prevalensi pendek sebesar 19,2%. Jika dikaitkan dengan ambang batas besaran maslah kesehatan masyarakat untuk kejadian stunting mencapai 20%, maka prevalensi stunting di Sumsel terkategori bukan rendah, masih ada 9 kab/kota dengan prevalensi stunting diatas 20% yaitu Kab. OKU, OKI, Muara Enim, OKU Selatan, Ogan Ilir, PALI, MURATARA, Kota Prabumulih, dan Lubuk Linggau. Sehingga penanggulangan kejadian stunting tetap menjadi fokus intervensi utama”. Imbuhnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, dibangun sebuah Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka 1000 hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK).

Arah kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam perbaikan gizi masyarakat meliputi:

  1. Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan
  2. Peningkatan askes dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi
  3. Peningkatan promosi perlaku masyarakat tentang kesehatan gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan
  4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi
  5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi
  6. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik.

Salah satu poin penting dalam perbaikan gizi masyarakat adalah melalui pendekatan keluarga yaitu strategi pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah. Pendekatan keluarga akan dilakukan melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan. Diawali dengan identifikasi masalah di tingkat rumah tangga, merumuskan alternatif pemecahan bersama, menetapkan dan melaksanakan kegiata serta pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan keluarga kita akan mampu mencapai hasil yang lebih baik di masa depan asalkan kita dengan sungguh-sungguh melakukannya.

Hemalia ( mewakili tim pelaksana ) menjelaskan Pertemuan yang diadakan di Hotel Aryaduta Palembang ini bertujuan untuk memaksimalkan komitmen dari seluruh Ahli Gizi dalam permasalahan gizi yang ada khususnya penurunan stunting, anemia remaja putri dan anemia ibu hamil di Sumatera Selatan, updating & refreshing ilmu gizi dalam peningkatan peran di pembangunan kesehatan khususnya gizi serta adanya kesepakatan dan pemahaman yang sama tentang kebijakan & strategi program gizi dalam 1000 HPK

Pertemuan yang diselenggarakan selama 2 hari sejak tanggal 10 s.d 11 Juli 2017 ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI, kepala Bappenas RI, Ketua DPD-Persagi Prov. Sumsel, Narasumber serta 414 Peserta dari berbagai kab/kota di Prov. Sumsel yang terdiri dari Kab. OKI, OKU, OKUS, OKUT, Muara Enim, Musi Rawas, MUBA, Banyuasin, Empat Lawang, Ogan Ilir, Lahat, PALI, MURATARA, Kota Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Palembang.

Materi yang disampaikan selama pertemuan diantaranya adalah:

  1. Kebijakan Penanggulangan Stunting, anemia remaja putri dan ibu hamil,
  2. Peran ahli gizi dalam perbaikan gizi khususnya penanggulangan & penurunan stunting di Sumatera Selatan,
  3. Perbaikan gizi melalui Pembangunan kesehatan,
  4. Germas & intervensi masalah gizi,
  5. Keamanan dan gizi pangan.