Lindungi Masyarakat dengan Layanan Darah Aman, Bermutu dan Terakreditasi

0
45

24/7/2017. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Kegiatan pelayanan darah meliputi perencanaan, rekrutmen dan seleksi pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan keseh

atan. Untuk menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas terutama bagi ibu hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan yang membutuhkan transfusi darah, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pelayanan Darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 Sepanjang tahun 2014, data menunjukkan Angka Kematian Ibu di Indonesia mencapai 5.048 kasus. Lanjut pada tahun 2015 berkurang menjadi 4.897 kasus dan data terakhir tahun 2016 ada 4.834 kasus. Ini masih menjadi masalah besar karena kita tidak bisa mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yakni dengan angka 102 per 100 ribu kelahiran. Salah satu penyebab terbanyak adalah karena perdarahan. Terkait dengan kondisi tersebut pemenuhan kebutuhan darah untuk menurunkan AKI akibat pendarahan sangat menjadi perhatian pemerintah. Sudah banyak program dilakukan namun Angka Kematian Ibu masih tetap tinggi. Maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah yang aman dan berkualitas sangat tergantung pada ketersediaan pendonor darah, sarana , prasaran

a, tenaga, pendanaan dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan, serta dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partisipasi

aktif masyarakat.Dra. Lesty Nurainy, Apt.,M.Kes berharap peserta dapat memahami dan memberikan pelayanan darah yang sesuai standar, baik sarana, prasarana maupun prosedur pelayanan menurut Permenkes No. 91 tahun 2015 tentang Stan

dar Pelayanan Transfusi Darah. Lesty juga berharap, Unit pelayanan darah dalam melaksanakan fungsinya harus bermutu dan terakreditasi agar sesuai dengan Standar Pelayanan Unit Pelayanan Darah. 

“Konsolidasi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Darah untuk tahun 2017 ini bertujuan agar mempunyai persamaan persepsi  tentang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Darah serta dapat memberikan pelayanan darah yang bermutu di Provinsi Sumatera Selatan”. Ucap dr. Uke V selaku ketua tim seksi yankes primer. Uke melanjutkan, “Secara khusus konsolidasi ini mampu memahami tentang mutu Pelayanan Darah, memahami tentang Akreditasi Pelayanan Darah dan

 

memahami Standar Pelayanan Darah yang aman

Pertemuan Konsolidasi Pengembangan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Darah tahun 2017 ini melibatkan 68 orang peserta, yang terdiri dari 20 orang Peserta Lokal dalam Kota Palembang dan 48 orang peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, yaitu : 1 (satu) orang Pengelola Program Pelayanan Darah, 1 (satu) orang Pengelola Program Akreditasi FKTP dan 1 (satu) orang Kepala UTD PMI / UTDRS / BDRS.

Narasumber yang memberikan materi berasal dari Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Tim Quickwins Pelayanan Darah Kemenkes RI. Bertempat di Sintesa Hotel.

Sesuai Perpres no.1 tahun 2017 tentang Germas, para peserta bersama panitia menyempatkan melakukan senam ditengah jam-jam mengantuk agar memperoleh penyegaran tubuh.