Pertemuan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narasumber dari Fakultas Hukum UI, DR. Eva (kiri), Narasumber dari UNSRI, Ruben Ahmad (dua dari kiri), Moderator, Nashriana, SH,M.Hum (tengah), dr. Farah Shafitry Karim, SpKJ. (dua dari kanan), Brigjen, Drs. Jhon Turmon Panjaitan kepala BNN (kanan), Gedung Fak. Hukum Unsri, Palembang, 27/8/19.

dinkes.sumselprov.go.id – Kepala Dinas Kesehatan melalui penanggungjawab program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dr. Farah Shafitry, SpKJ, menghadiri pembahasan uji sahih rancangan undang-undang / RUU dalam Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di fakultas hukum universitas sriwijaya Palembang pada selasa 27/8/19 kemarin. Dalam pertemuan lintas sektor ini, dr Farah memberikan gambaran peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Selatan terhadap penyalahguna NAPZA (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) dalam rehabilitasi medis. Farah menyatakan “Dinkes sudah melatih tenaga kesehatan baik dokter dan perawat yg bertugas di RS dan puskesmas yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK. 01. 07 / Menkes / 701 / 2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona. lanjut lagi farah mengatakan “IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) di dalam SK tersebut berjumlah sebanyak 59 IPWL sedangkan yang baru berjalan sejumlah 18 IPWL, hal ini disebabkan tenaga kesehatan yang sudah terlatih sudah tidak bertugas di IPWL nya”. Farah juga menginformasikan “jumlah Penyalahguna Napza yg melakukan rehabilitasi d IPWL sampai dengan juni tahun 2019 sebanyak 2926 orang, masih sedikit yang melakukan rehabilitasi medis di IPWL dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang IPWLdan fungsi IPWL masih menjadi momok bagi penyalahguna napza, kemudian juga bahwa dalam melakukan rehabilitasi medis di IPWL tidak dipungut bayaran” ungkap Farah saat melangsungkan pendapat di acara Pertemuan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Gedung Fak. Hukum Unsri, Palembang, 27/8/19.

Pada pertemuan RUU tersebut, Dinkes Prov. Sumsel memberikan masukannya melalui dr.Farah mengharapkan kepada tim ahli penyusun RUU, bahwa dalam RUU tersebut agar memasukkan tenaga medis pada layanan kesehatan tradisional, panti, rehabilitasi sosial rehab medis dan untuk rehabilitasi medis dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.

lihat Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK. 01. 07 / Menkes / 701 / 2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona

baca juga lebih luas informasi IPWL