sdmkharperpalembangdinkessumsel2021
Foto bersama dengan prokes ketat dalam kegiatan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan tingkat Provinsi di Sumsel tahun 2021. Dari Paling kanan ke kiri. Staf SDMK, Doni Wijaya, SKM, M.Si, Staf Program SDMK, Rully, SKM,, Kasi SDMK, Yusnita Satya Fitri, SKM, MM, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt., M.Kes., Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, Asih Ningrum, SKM dan dr. Indriya.P, MARS, Hotel Harper Palembang, Senin, 13/9/2021.
Dinkes sumsel – SDM Kesehatan kini mulai menggerakkan fungsinya dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan secara komperhensif yang didukung oleh sumber daya kesehatan dan merupakan Salah satu sumber di bidang kesehatan yang sangat strategis. Pada Sambutan Kepala Dinas Kesehatan / Dinkes Prvoinsi Sumatera Selatan, Dra. Lesty Nurainy, Apt.,M.Kes mengatakan “ Tersedianya SDM Kesehatan yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta termanfaatkan secara berhasil dan berdaya- guna.. hal ini berfungsi secara optimal dalam perencanaan kebutuhan SDMK dengan harapan Perencanaan SDMK didukung sistem informasi manajemen SDMK yang terintegrasi antar pemangku kepentingana, optimalnya kapasitas para perencana SDMK dalam merencanakan kebutuhan SDMK di berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, Pembinaan perencanaan SDMK secara berjenjang terintegrasi dan berkesinambungan” Jelas Lesty saat di Harper yang didampingi oleh dr. Indriya.P, MARS dan Ibu Asih Ningrum, SKM dari Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI serta Kasi SDMK Dinkes Prov. Sumsel, Yusnita Satya Fitri, SKM, MM, senin, 13/9/21.

 

Sebagaimana diketahui, Tahun 2015 Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK terdapat metode yang digunakan yaitu Metode berdasarkan Institusi yang terdiri dari Analisis Beban Kerja Kesehatan ( ABK Kes ) dan Standar Ketenagaan Minimal ( SKM ) oleh karenanya perencanaan kebutuhan SDMK didasari juga dengan Analisa Jabatan. Tentunya aplikasi metode Analisis Beban Kerja dan Standar Ketenagaan Minimal dan nantinya dapat menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Provinsi dan Kabupaten.