launching sumsel berkat
Launching Program Sumsel Berkat digelar di Griya Agung, diresmikan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) didampingi Dirut BPJS , Prof. Dr. Ghufron Mukti, MSc,Ph.D, AAK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H Trisnawarman,M.Kes, SpKKLP serta disaksikan oleh perwakilan seluruh pejabat instansi baik dari Provinsi, Daerah serta Pusat pada Rabu, 13 September 2023.

Palembang, Griya Agung , dinkesprovsumsel – OptimalisasiOptimalisasi program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, sistem Universal Health Coverage (UHC) akhirnya tercapai sebesar 95,90 persen melebihi dari target 95 persen untuk tahun 2023.  Wujud capaian inilah Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar acara Launching UHC Sumsel Tahun 2023 yang bernama Program Sumsel “Berobat Pakai KTP” atau disingkat dengan “Sumsel BERKAT” dengan  tujuan untuk membantu masyarakat Sumatera Selatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan supaya bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan mudah.

Launching Program Sumsel Berkat digelar di Griya Agung dan diresmikan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) didampingi Dirut BPJS , Prof. Dr. Ghufron Mukti, MSc,Ph.D, AAK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H Trisnawarman,M.Kes, SpKKLP  serta disaksikan oleh perwakilan seluruh pejabat instansi baik dari Provinsi, Daerah serta Pusat pada Rabu, 13 September 2023.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau.

HD mengingatkan agar mengutamakan promotif dan preventif. ” tidak hanya memperhatikan kuratif saja tapi yang lebih penting adalah promotif dan mencegah atau preventif” tukasnya.
Lanjut ia menegaskan pengaktifan kartu harus langsung aktif dan tidak perlu lama menunggu sampai tiga hari. “Pengaktifan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baik langsung datang atau melalui aplikasi ini juga bisa aktif secara langsung tidak harus menanti tiga hari.. ini sudah kesepakatan dengan Deputi BPJS” Tutur HD.

“tidak hanya sekedar UHC tapi Sumsel juga memberikan dana talangan untuk mengcover 305.248 Warga Sumsel PBPU dapat menggunakan dana talangan untuk yang harus dibuatkan BPJS melalui KTP nya menjadi tanggungan Provinsi Sumsel” Kata HD.

Ditempat dan waktu yang sama dalam sambutannya Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ghufron Mukti, MSc,Ph.D, AAK mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Sumsel dalam upaya memastikan warga Sumsel terlindungi jaminan kesehatan.  “Dukungan dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan komponen kunci dalam menyukseskan Program JKN.. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memastikan seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terlindungi Jaminan Kesehatan, dengan memastikan penganggaran, pendaftaran, pembayaran iuran dan kepatuhan dukungan Program JKN, ” ujar Ghufron

Di momen yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H Trisnawarman,M.Kes, SpKKLP (Dokter Tris) memberikan penjelasan teknis program Sumsel Berkat kepada kurang lebih empat ribu  hadirin dalam hal mekanisme pelayanan JKN. “upaya mencapai tujuan Program UHC, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat memastikan seluruh Puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat I) di wilayahnya masing-masing melayani masyarakat ber-KTP Sumatera Selatan yang akan berobat.. bagi masyarakat Sumatera Selatan yang belum memiliki jaminan kesehatan, saat membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) dapat mengajukan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat..” Kata Dokter Tris

ia pun menuturkan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi diprioritaskan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang sedang dalam kondisi sakit. Pelayanan kesehatan yang ditanggung adalah pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi juga diperuntukkan bagi kepesertaan baru yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan status non aktif, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri menunggak.. perlu menjadi perhatian, yaitu bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang telah didaftarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di tahun 2023, maka tidak boleh dialihkan ke kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) provinsi” jelas Dokter Tris.

Rangkaian acara juga dilakukan penandatanganan oleh seluruh Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kota Se-Sumatera Selatan sebagai komitmen Kepala Daerah mendukung penuh Program Sumsel Berkat. Tentu tujuannya agar program tersebut berjalan baik dan tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan Program UHC, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama Pemerintah Kabupaten/kota Se-sumatera Selatan Berkomitmen untuk memastikan seluruh Puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan tingkat lanjut) Di Wilayahnya masing-masing, harus melayani masyarakat Ber-KTP Sumatera Selatan yang akan berobat.

Masyarakat Sumsel yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan membutuhkan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (rumah Sakit) dapat mengajukan kepesertaannya Ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat.

Kemudian juga dilaksanakan  dengan penekanan touchscreen launching Sumsel Berkat, Pemberian Penghargaan UHC Sumsel oleh BPJS Kesehatan kepada Gubernur Sumsel, Pemberian Cinderamata oleh Pihak BPJS kepada Pemda Prov. Sumsel dan Pemprov Sumsel kepada BPJS Kesehatan. Ditutup dengan berfoto bersama seluruh hadirin.

Sebagaimana diketahui, upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan target Perlindungan JKN minimal 98 Persen Pada 2024 sesuai Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun pelayanan Kesehatan yang ditanggung adalah pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan yang meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), juga diperuntukkan bagi kepesertaan baru yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan belum memiliki Jaminan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan status non aktif, dan PBPU Mandiri yang menunggak.

Pada upaya peningkatan cakupan kepesertaan JKN, saat Ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan Anggaran Tahun 2023 Sebesar Rp. 96.393.506.274 yaitu berupa Kontribusi PBI-JK Bagi Penduduk Sumsel dan saat ini proses penambahan sasaran 305.248 jiwa penduduk yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota Sumatera Selatan Sebagai PBPU Provinsi dan diprioritaskan pada masyarakat Sumatera Selatan Yang Sedang Dalam Kondisi Sakit.