Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel, Drs. Nelson Firdaus,M.Si menuturkan mengingat Makin Kompleksnya Masalah Kesehatan Jiwa Di Masyarakat, Maka Diperlukan Pendekatan Dan Pemecahan Masalah Dengan Persiapan Dan Langkah-langkah Yang Tepat. Pendekatan Yang Bersifat Multidisipliner Dengan Pelaksanaan Yang Bersifat Lintas Sektor, Melalui Perkembangan Upaya Kesehatan Jiwa Di Indonesia Khususnya Sejak Diterapkannya Ilmu Kedokteran Jiwa Modern Dan Sejak Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Serta Undang- Undang Kesehatan Terbaru Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Perlu Di Bentuk Tp-kjm ( Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat). Guna Melaksanakan Program Kerjasama Dalam Pembinaan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Dengan Lebih Mudah Dan Baik. Kita Berharap Sk Gubernur Mengenai Tpkjm Dapat Di Implementasikan Sesuai Tugas Masing-masing, Swarna Dwipa, Kamis, 2/11/2023

Palembang, Dinkes Sumsel,  Terbitnya Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 752/KPTS/DINKES/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel, Drs. Nelson Firdaus, M.Si didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dr. H. Trisnawarman,M.Kes, SpKKLP dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, H. Ferry Yanuar,SKM,M.Kes,  membuka resmi Rapat Koordinasi Pembentukan TPKJM di Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, 2/11/23

Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel, Drs. Nelson Firdaus,M.Si menuturkan masalah Kesehatan Jiwa di masyarakat bukan hanya meliputi permasalahan yang jelas sudah terganggu jiwanya, tetapi juga berbagai problem psikososial, bahkan berkaitan dengan kualitas hidup dan keharmonisan hidup. “masalah ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja, tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta masyarakat dan Kemitraan swasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidak memberikan dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat” Kata Nelson.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), H. Ferry Yanuar, SKM, M.Kes menyampaikan sampai saat ini baru 19 provinsi yang sudah membentuk TPKJM di Indonesia. “untuk tingkat pusat TPKJM sudah terbentuk sedangkan untuk provinsi baru sekarang dibentuk dan untuk kab kota baru dua kab yang terbentuk”katanya. Selain itu juga dia menambahkan tugas fungsi dari TPKJM. “tugasnya adalah penanganan kesehatan jiwa di Provinsi Sumsel.. karena diketahui jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Sumsel sebanyak 17400 jiwa  dan 16029 untuk data by name by address” kata Ferry.

Ferry juga berharap untuk dapat berkordinasi secara lintas sektor. “misal ada ODGJ yang sudah sembuh dan bisa berinteraksi dengan baik dan masih produktif harapannya bisa dibantu oleh Dinas terkait seperti Dinsos dan Dinas Tenaga Kerja, biro Kesra dan lain-lain” ujarnya

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial, Andi Faisal, S.Sos, M.Si menyampaikan kondisi Panti Sosial ODGJ yang merupakan satu satunya panti sosial milik pemerintah. “panti yang disediakan berjumlah 180 orang, dari tim penjangkauan , pekerjaan mereka berkebun, membuka kolam pemancingan dan tetap dalam pengawasan.. setiap hari kami memberikan pelayanan ODGJ  seperti bangun pagi, mandi, persiapan makan, kasih obat, berjemur dan memberikan kegiatan yang sifatnya ringan dan rileks..kegiatan lain seperti shalat bersama, mandi bersama, sikat gigi bersama dan juga memberikan pelayanan kepada mereka satu kali 24 jam dengan petugas 33 orang , ditambah tim penjangkauan yang setiap hari datang dari Kota Kabupaten serta sesuai arahan Kepala Dinas Sosial tidak boleh ada sistem penolakan” jelas Andi.

Hadir dalam diskusi panel Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah III, dr. Evi Retno Nurlianti sebagai perwakilan koordinasi dari BPJS Kesehatan. Diskusi juga dilakukan melalui zoom dalam jaringan, Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dr. Herbet Sidabutar,spkj. sebagai moderator Staf Program P2P, dr. Iin Imelda.